Akankah Indonesia Kembali Menuju Negara Otoriter ?
- account_circle jatimone
- calendar_month Senin, 4 Nov 2019
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Baru-baru ini banyak pihak yang tercengang dengan langkah Partai Perindo yang melakukan Judicial Review terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden bukanlah orang yang pernah mejadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode.
Publik khawatir, jika aturan ini dianulir, maka akan terbuka lagi peluang bangsa ini diperintah lagi oleh penguasa yang otoriter dan ini akan berdampak pada semua lembaga negara lain yang telah dibatasi masa jabatannya sesuai perintah UUD atau UU.
Ini ibarat membuka kotak pandora yang akan menimbulkan instabilitas konstitusi di kemudian hari. Pasti akan sulit bagi petahana menahan godaan untuk terus-menerus berkuasa. Dan, apabila kekuasaan sudah dipegang terlalu lama, maka otoritarianisme berkuasa akan mustahil dihindarkan.
Saya curiga upaya Judicial Review yang dilakukan, semangatnya hanya untuk mencari peluang bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki hasrat untuk berkuasa lebih dari dua periode.
Kecurigaan yang semakin besar dirasakan setelah Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam JR tersebut, pengajuan JK sebagai pihak terkait tersebut memberikan kesan bahwa Indonesia akan dikembalikan pada jaman otoriter.
Langkah tersebut jelas sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang berupaya membatasi hasrat kekuasaan yang berlebihan, Indonesia memiliki sejarah pahit terhadap pemimpin yang berkulasa selama berpuluh-puluh tahun.
Ketika saya membaca sejarah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun membuat rakyat trauma akan ketidak bebasan berpendapat pada jaman itu, kebebasan berpendapat pada saat itu dikunci dan gaya kepemimpinan otoriter terbukti tidak mensejahterakan raykat, kali ini sepertinya tercium kembali aroma kepemimpan gaya Soeharto.
Demokrasi kita sedang dipertaruhkan. Jangan sampai kepentingan yang lebih besar dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang.
M Tomar Attohir – Pengamat Kebijakan Publik
Saat ini belum ada komentar