Antrean BBM Mengular di Pamekasan, Ketua DPRD Desak Pertamina Bertanggung Jawab

PAMEKASAN, JatimOne.com – Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, selama beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena pasokan bahan bakar minyak (BBM), baik bersubsidi maupun nonsubsidi, dilaporkan sulit diperoleh.

Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Ia meminta Pertamina bertanggung jawab atas persoalan distribusi BBM agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurut Ali, persoalan pasokan tidak hanya menyangkut BBM bersubsidi, tetapi juga jenis nonsubsidi, seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

“Kemarin dua hari saya beli Dexlite dan Pertamina Dex itu enggak ada. Makanya kami berharap kalau yang subsidi kehabisan stok, paling tidak yang nonsubsidi lah itu ada. Kami juga keberatan dengan adanya skema begini,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).

Ali bahkan meminta pejabat Pertamina yang bertanggung jawab atas wilayah kepulauan, khususnya Jawa Timur dan Madura, mengevaluasi kemampuannya dalam menangani persoalan tersebut.

“Lebih baik kalau tidak bisa memimpin Pertamina untuk wilayah kepulauan khususnya Jawa Timur, lebih khususnya Madura, mundur lah pejabat-pejabat yang di Pertamina itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pamekasan, Sri Puji Harijani, menjelaskan bahwa antrean di sejumlah SPBU dipicu keterlambatan pengiriman solar dan Pertalite.

Ia menyebut terdapat pengurangan jumlah pengiriman harian, khususnya untuk solar.

“Ada pengurangan pengiriman harian juga, biasanya dua tangki menjadi satu tangki, khusus solar,” ungkapnya.

Selain persoalan distribusi, Puji mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM menggunakan jeriken. Salah satu indikasi yang ditemukan di lapangan adalah dugaan pemindahtanganan surat rekomendasi kepada pihak lain.

Ia juga menyoroti pemahaman petugas SPBU mengenai prosedur pengisian BBM menggunakan jeriken berdasarkan surat rekomendasi. Menurutnya, petugas perlu memastikan kesesuaian identitas pembeli dengan dokumen yang digunakan.

“Fakta yang terbaru yang kami dapat di lapangan yaitu para petugas SPBU itu kurang paham mengenai SOP jika ada pengisian jeriken melalui surat rekomendasi. Jadi mereka tidak paham bahwa kalau ada yang ngambil tuh harus dicocokkan KTP dengan surat rekomendasinya sama apa tidak datanya,” bebernya.

Puji mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan dan berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga Jawa Timur untuk memastikan distribusi BBM berjalan aman.

“Kita sudah komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, dengan general manager-nya. Saya juga sudah ke Jakarta. Insyaallah distribusinya sudah aman,” tuturnya.

Di sisi lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebut peningkatan konsumsi masyarakat menjadi salah satu penyebab antrean panjang di SPBU.

“Pengurangan atau penambahan kuota bukan kewenangan Pertamina,” singkatnya.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi BBM, Polres Pamekasan juga telah menerjunkan personel guna melakukan pengawasan. Kasihumas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, menegaskan bahwa kepolisian akan menindak praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Saya tegaskan, apabila ditemukan adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM yang melanggar hukum, kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Yoni juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi penimbunan.

“Prinsip kami jelas, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Moh/AH)