Pemkab Pamekasan dan Bank Jatim Luncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI)
- account_circle jatimone
- calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pamekasan – jatimone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, bekerja sama dengan Bank Jatim, resmi meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan pemerintah daerah, Rabu (5/2/2025). Peluncuran ini dipusatkan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin, Ketua DPRD Pamekasan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pimpinan dan staf Bank Jatim Cabang Pamekasan.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Masrukin menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Bank Jatim. Ia juga mengucapkan selamat atas diluncurkannya Kartu Kredit Indonesia di lingkungan Pemkab Pamekasan.
“Dengan hadirnya KKI ini, tentu sangat penting bagi pemerintah, khususnya Pemkab Pamekasan. Apalagi saat ini kita berada di era serba digital, sehingga inovasi seperti ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Masrukin menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah pola pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan zaman.
“Pola layanan sekarang harus mengikuti tren teknologi dan digitalisasi. KKI ini adalah salah satu langkah adaptasi Pemkab terhadap perubahan zaman,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Bank Jatim Cabang Pamekasan, Dian Libriyanti, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Pamekasan atas kepercayaan dan kerja sama yang selama ini terjalin. Ia menjelaskan bahwa penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk instansi pemerintah memiliki sejumlah keunggulan.
“KKI ini memiliki berbagai fungsi strategis, di antaranya dapat digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, memenuhi kebutuhan belanja operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital,” jelasnya.
Dengan peluncuran ini, Pemkab Pamekasan menjadi salah satu daerah yang mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi dan transparansi belanja publik.
Saat ini belum ada komentar