Karang Taruna Pamekasan Gelar Diskusi “Industri Demonstrasi”, Soroti Dinamika Aksi dan Gerakan Pemuda

PAMEKASAN, JatimOne.com – Karang Taruna Kabupaten Pamekasan menggelar diskusi publik bertema “Industri Demonstrasi” untuk membahas dinamika penyampaian aspirasi, perkembangan gerakan masyarakat, serta peran pemuda dalam mengawal kebijakan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Cafe Jagad, Jalan Sekar Putih, Kelurahan Laden, Pamekasan, tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Polres Pamekasan, akademisi, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pelaku usaha, dan insan pers.

Diskusi dimulai pukul 19.30 WIB hingga 22.00 WIB dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Di antaranya Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso yang mewakili Sekretaris Daerah, CEO PT Bawang Mas Group H. Khairul Umam, perwakilan Kapolres Pamekasan Ndan Rofik, serta Samhari selaku manajer yang mewakili Owner PR Ayunda H. Bambang Budianto.

Hadir pula Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) M. Khairul Umam dan akademisi Moh. Elman.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Pamekasan, Faridi, mengatakan pemilihan tema “Industri Demonstrasi” bertujuan memantik pemikiran kritis generasi muda terhadap perkembangan aksi demonstrasi dan dinamika sosial di daerah.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang pengembangan diri bagi pemuda untuk melahirkan gagasan baru sekaligus merumuskan arah gerakan yang lebih konstruktif.

“Karena berangkat dari kegelisahan kita bersama di tengah majunya industri kita, demonstrasi juga mengalami kemajuan luar biasa. Dan keduanya ini memberikan implikasi positif dan negatif terhadap Kabupaten Pamekasan,” ujar Faridi.

Pemkab Paparkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Dalam diskusi tersebut, Rahmat Kurniadi Suroso menyampaikan permohonan maaf dari Sekretaris Daerah Pamekasan yang berhalangan hadir.

Ia memaparkan sejumlah capaian perekonomian daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Pamekasan pada 2024–2025 tercatat sebagai yang terbaik di wilayah Madura.

Selain itu, realisasi investasi di Pamekasan disebut mengalami peningkatan, dari Rp170 miliar pada 2025 menjadi Rp190 miliar hingga triwulan ketiga 2026.

Paparan tersebut menjadi salah satu sudut pandang pemerintah dalam melihat perkembangan pembangunan dan iklim investasi di Kabupaten Pamekasan.

Polisi Tegaskan Demonstrasi Merupakan Hak Konstitusional

Sementara itu, perwakilan Polres Pamekasan menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Kapolres yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum, baik melalui aksi terbuka maupun bentuk penyampaian lainnya, merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Polres Pamekasan menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan kondusif.

Dalam forum itu juga disampaikan data kepolisian mengenai rencana aksi demonstrasi di Pamekasan. Tercatat sebanyak 150 rencana aksi pada 2025 dan 175 rencana aksi pada 2026 yang pada akhirnya dibatalkan.

Pihak kepolisian mengingatkan agar media dan masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap pembatalan rencana aksi tersebut.

Gerakan Pemuda Diminta Berbasis Kajian dan Data

Dari perspektif jurnalistik dan gerakan masyarakat, forum tersebut turut menyoroti pentingnya kualitas kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Aliansi Jurnalis Pamekasan mendorong agar pemuda dan aktivis tidak hanya mengandalkan keberanian dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperkuat gerakan dengan kajian mendalam dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah dokumen pemerintah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dinilai dapat menjadi bahan penting dalam menyusun kritik dan mengawal kebijakan publik.

Selain itu, pengawalan terhadap persoalan yang disuarakan juga perlu dilakukan hingga proses penanganannya tuntas.

Dalam pembahasan akademis, diskusi turut mengangkat latar belakang sosiologis dan historis nama Pamekasan yang disebut berasal dari istilah “Pawekasan”, yang dimaknai sebagai corong untuk menyampaikan sesuatu atau woro-woro.

Dinamika demonstrasi dan sikap kritis masyarakat Pamekasan dinilai menjadi bagian dari kehidupan sosial daerah. Penyampaian aspirasi dipandang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial, mendorong keterbukaan informasi publik, serta mengawal arah pembangunan dan industrialisasi.

Diskusi publik tersebut ditutup dengan harapan agar ruang kajian dan dialog lintas elemen masyarakat terus dihidupkan di Kabupaten Pamekasan.

Karang Taruna berharap forum semacam ini dapat menjadi rujukan sekaligus pijakan bagi gerakan pemuda dalam mengawal kebijakan publik dan mendorong pembangunan Pamekasan yang lebih maju serta berkualitas. (Moh/AH)