PKL Eks Arlan Bersatu, Menuntut Hak atas Fasilitas Berjualan yang Adil dan Layak

PAMEKASAN – Jatimone.com – Polemik bangunan Food Colony di Kota Gerbang Salam kembali mencuat. Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Pedagang Kaki Lima Eks Arlan menuntut kejelasan nasib mereka.

Pada Selasa (7/10/2025), mereka menggelar audiensi dengan Ketua Dewan, Komisi I, Komisi II DPRD Pamekasan, Bupati, Sekda, Kasatpol PP, Kadishub, serta Kadiskop dan UMKM. Dalam pertemuan itu, para pedagang menegaskan agar mereka tidak dianaktirikan, sebab mereka juga bagian dari masyarakat Pamekasan.

Sejak dipindahkan ke Food Colony, para PKL mengaku tidak pernah menerima bantuan apa pun. Dengan membawa poster bertuliskan “Kami Butuh Tempat Berjualan!” dan “Food Colony Tak Layak, Arek Lancor Solusi Kami!”, mereka menuntut kejelasan nasib setelah bertahun-tahun tidak memiliki lokasi tetap untuk berdagang.

Koordinator audiensi, Cak Gondrong, menilai kebijakan pemerintah belum berpihak pada pedagang kecil.

“Kami juga PKL, kenapa di eks PJKA mendapat bantuan duluan, padahal mereka sudah punya tempat yang layak. Sedangkan kami yang diusir dari Arek Lancor tidak mendapatkan bantuan apa pun,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, para PKL menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Daerah:

1. Membongkar bangunan Food Colony yang saat ini mati fungsinya dan tidak produktif.
2. Mengizinkan PKL kembali berjualan di kawasan Arek Lancor, lokasi yang dinilai lebih strategis dan mendukung aktivitas ekonomi rakyat.

“Kami tidak butuh janji-janji palsu tentang penataan PKL, kami butuh tindakan nyata. Food Colony itu mati suri. Kami malah rugi setiap hari,” ujar Cak Gondrong.

Ia menambahkan, jika dalam setengah bulan tidak ada jawaban pasti dan solusi terbaik, mereka siap turun ke jalandengan massa yang lebih besar.

“Kami kecewa karena tidak bisa berdiskusi langsung dengan Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan,” tambahnya.

Meski begitu, para PKL tetap berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka.

“Harapan kami, semoga kawasan Food Colony menjadi pusat kehidupan ekonomi malam Pamekasan. PKL, pembeli, dan pelaku UMKM bisa saling menopang,” ucap salah satu perwakilan PKL dengan nada harap.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Wahyu, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi PKL. Ia menegaskan, pihak legislatif bersama eksekutif akan meninjau ulang kemanfaatan bangunan Food Colony, termasuk mengevaluasi kemungkinan penggunaannya kembali bagi para pedagang.

“Kami bersama Komisi I dan II akan mengkaji ulang bangunan Food Colony apakah perlu dibongkar dan ditata ulang agar menjadi pusat perekonomian rakyat. Jangan sampai bangunan tidak berfungsi itu menghambat para PKL mencari nafkah. Kami berharap pendapatan mereka bisa kembali normal seperti di pusat kota Arek Lancor,” ujar Wahyu.

Wahyu menilai Food Colony jangan sampai menjadi “kuburan ekonomi rakyat kecil”. Ia menegaskan kawasan itu berpotensi besar menjadi sentra kuliner rakyat jika dikelola dengan tepat.

Sebagai wakil rakyat yang dikenal responsif terhadap keluhan masyarakat kecil, Wahyu berkomitmen mengawal proses penataan ulang tersebut.

“Kami ingin Food Colony benar-benar menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal, tempat promosi kuliner khas Pamekasan, sekaligus sarana pelestarian budaya kuliner daerah,” tutupnya.