Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Perubahan Kode Etik Polri, Membuka Jalan Keadilan di Segala Tingkat Pangkat dan Jabatan

Perubahan Kode Etik Polri, Membuka Jalan Keadilan di Segala Tingkat Pangkat dan Jabatan

  • account_circle jatimone
  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Dr. Adi Suparto

Pada Senin, 16 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menandatangani Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri dan tata cara kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Langkah ini dinyatakan secara terbuka bertujuan mengakomodasi sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — pejabat dengan pangkat tertinggi yang pernah disidang dalam sejarah Polri.

Selama ini, kendala terbesar bukan sekadar prosedural, melainkan psikologis. Perwira yang lebih rendah pangkatnya secara alami dapat merasa sungkan atau terintimidasi saat harus memeriksa mantan pimpinan tertinggi. Perubahan aturan ini hadir untuk memberi kepastian: di ruang sidang etik, yang berlaku adalah kebenaran dan aturan, bukan pangkat dan jabatan.

Sembilan Perubahan Pokok

1. Pengajuan banding kini hanya menjadi hak pelanggar sendiri, tidak lagi melibatkan keluarga, demi ketertiban dan kecepatan proses.
​
2. Gelar perkara pasca-audit investigasi wajib melibatkan lintas fungsi: pengawasan, SDM, hukum, serta profesi dan pengamanan, agar keputusan lebih objektif dan menyeluruh.
​
3. Panggilan sidang disampaikan paling lambat tiga hari kalender, bukan hari kerja, sehingga proses berjalan lebih efisien tanpa terhambat hari libur.
​
4. Kehadiran sidang boleh dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, atas persetujuan Ketua KKEP, memberikan fleksibilitas tanpa mengurangi martabat sidang.
​
5. Anggota KKEP boleh berpangkat sama, lebih tinggi, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Ini perubahan paling mendasar yang membuka jalan agar sidang terhadap jenderal tertinggi dapat terlaksana.
​
6. Ketentuan serupa juga berlaku untuk sidang banding, menjamin konsistensi aturan di setiap tingkat pemeriksaan.
​
7. Masa Penempatan di Tempat Khusus dipersingkat dari 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender, menyesuaikan ketentuan KUHAP agar sejalan dengan hukum nasional.
​
8. Syarat PTDH dipertegas: tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih sudah cukup menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat, menghapus keragu-raguan penafsiran di lapangan.
​
9. Penyesuaian istilah dilakukan di seluruh pasal terkait agar seluruh ketentuan saling mendukung dan konsisten.

Perkembangan Penyidikan Makar: Antara Desakan DPR dan Hati-hati Penegakan Hukum

Terpisah dari jalur etik, proses hukum pidana berjalan pada jalur tersendiri. Pada Kamis, 12 November 2026, Komisi III DPR mendesak Polri menerapkan pasal makar terhadap para pihak yang diduga terlibat penyadapan Presiden Prabowo Subianto, karena dianggap tindakan tersebut merupakan bentuk makar. Namun desakan ini memicu peringatan keras dari para pakar hukum tata negara dan hukum pidana.

Pertama, terkait batas wewenang lembaga negara. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mengingatkan bahwa permintaan DPR untuk menentukan pasal apa yang harus dikenakan berpotensi menjadi intervensi legislatif terhadap kewenangan independen kepolisian. DPR seharusnya mendorong pengumpulan bukti yang sah dan relevan, bukan mendikte pasal yang harus diterapkan. Sementara pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan: “Sebagai legislatif, mereka tidak boleh sampai mendiktekan apa yang diinginkan kepada eksekutif. Mengawasi boleh, tapi menentukan pasal sudah di luar wewenang.”

Kedua, unsur hukum makar harus dibuktikan secara ketat. Pasal 160 KUHP mendefinisikan makar sebagai niat melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan perbuatan dan istilah “serangan” dalam pasal ini berkaitan erat dengan penggunaan kekuatan fisik. Artinya, penyadapan tidak dapat otomatis dikualifikasikan sebagai makar tanpa pembuktian terpisah yang kuat dan sah. Ancaman pidana pasal ini sangat berat hingga pidana mati — sehingga penggunaannya harus sangat berhati-hati, tidak boleh didasarkan pada dorongan politik semata.

Ketiga, bahaya jangka panjang jika batas ini dilanggar. Bivitri Susanti memperingatkan tiga risiko mendasar: hukum berisiko dijadikan senjata politik, kemandirian penegak hukum dapat tergerus oleh tekanan parlemen, dan pasal makar yang ditafsirkan terlalu luas berpotensi membungkam ruang kritik publik di masa depan. “Kalau ini dibiasakan, siapa pun kritikus bisa dikonstruksikan sebagai makar atas perintah politik. Itu sangat berbahaya bagi demokrasi kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan makar terhadap Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi lainnya. Namun penegasan penting tetap disampaikan: penyelidikan masih berjalan untuk memastikan ada tidaknya unsur makar secara terpisah dan mandiri. Artinya, penyidik tidak serta-merta mengikuti desakan pihak mana pun, melainkan tetap berpegang pada pembuktian yang cermat dan berbasis hukum. Hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka khusus untuk pasal makar dalam perkara ini.

Penutup

Perubahan aturan ini pada dasarnya menyampaikan satu pesan tegas: tidak ada siapa pun yang berada di atas hukum dan kode etik, dan tidak ada pangkat yang boleh menjadikan keadilan tertunda. Dengan membuka ruang pemeriksaan lintas pangkat sekaligus menjaga ketertiban proses, Polri berupaya memastikan penegakan disiplin berjalan konsisten, transparan, dan tidak terhalang sekadar oleh jabatan.

Sementara jalur pidana masih berjalan sesuai tahapannya, kita diingatkan kembali pada prinsip dasar negara hukum: keadilan tidak boleh dipercepat oleh tekanan, dan proses hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan politik. Biarkan bukti yang berbicara, biarkan hukum yang berjalan tenang, tegas, dan objektif; demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan demokrasi kita.

Penulis

Portal Terdepan Jawa Timur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokotole Cabang Pamekasan Sabet Juara Umum Ronggosukowati Pencak Silat Competition 2026

    Jokotole Cabang Pamekasan Sabet Juara Umum Ronggosukowati Pencak Silat Competition 2026

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Abuya
    • 0Komentar

    Pamekasan – JatimOne.com — Perguruan Pencak Silat Jokotole Cabang Pamekasan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara Umum I dalam ajang Ronggosukowati Pencak Silat Competition Antar Pelajar dan Perguruan Pencak Silat se-Madura Tahun 2026. Kejuaraan tersebut digelar pada 31 Januari hingga 1 Februari 2026 di GOR Nyalaran, Kabupaten Pamekasan. Dalam kompetisi bergengsi yang mempertemukan pelajar […]

  • Demi Xpander, Mitsubishi Bakal Mengimpor Kembali Pajero Sport

    Demi Xpander, Mitsubishi Bakal Mengimpor Kembali Pajero Sport

    • calendar_month Selasa, 14 Mar 2023
    • account_circle jatimone
    • 0Komentar

    Peningkatan penjualan yang sangat signifikan untuk small MPV PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Deals Indonesia( MMKSI), Xpander sepertinya bakal berpengaruh terhadap model lain pabrikan berlambang tiga berlian ini. Pasalnya, beredar rencana untuk mengejar produksi pesaing Toyota Avanza ini, Pajero Sport bakal kembali berstatus impor alias CBU. Menurut Direktur of Sales & Marketing Division PT MMKSI, […]

  • Pengurus Ansor Jawa Tengah Minta Polri Awasi Ustadz Abdul Somad

    Pengurus Ansor Jawa Tengah Minta Polri Awasi Ustadz Abdul Somad

    • calendar_month Senin, 10 Sep 2018
    • account_circle jatimone
    • 0Komentar

    SNNet _ Pengurus Wilayah Pemuda Ansor Jawa Tengah menganggap berlebihan status Ustaz Abdul Somad (UAS) di media sosial soal intimidasi dan ancaman yang berimbas pada batalnya kunjungan dirinya ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Pengurus Wilayah Pemuda Ansor Jawa Tengah, yang mengirimkan surat pernyataan kepada Polri terkait rencana kegiatan Abdul Somad di […]

  • Laskar Ronggosukowati Sapu Bersih Tiga Laga Tanpa Kebobolan, Persepam Juara Grup J Liga 4 Jatim

    Laskar Ronggosukowati Sapu Bersih Tiga Laga Tanpa Kebobolan, Persepam Juara Grup J Liga 4 Jatim

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Jun
    • 0Komentar

    PAMEKASAN, JatimOne.com – Persepam Pamekasan memastikan diri melaju mulus ke babak selanjutnya usai menyapu bersih seluruh laga Grup J Liga 4 Kapal Api Piala Gubernur Jawa Timur 2025 tanpa kebobolan. Kepastian itu diraih setelah Laskar Ronggosukowati menundukkan Perssu Madura City dengan skor telak 4-0 pada laga terakhir yang digelar di Stadion Gelora Ratu Pamellingan Pamekasan […]

  • Polres Pamekasan Gelar Tactical Floor Game

    Polres Pamekasan Gelar Tactical Floor Game

    • calendar_month Jumat, 16 Agt 2024
    • account_circle jatimone
    • 0Komentar

    Pamekasan – jatimone.com – Polres Pamekasan menggelar Tactical Floor Game (TFG) untuk menghadapi situasi kontinjensi dalam rangka Keberhasilan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 di Gedung Bhayangkara Polres Pamekasan, Kamis (15/8). Kegiatan TFG dipimpin langsung oleh Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo didampingi Kabagops Polres Pamekasan Kompol Bambang. Hadir dalam kegiatan tersebut para PJU, Kapolsek Jajaran Polres […]

  • Tokoh Madura Sambut Baik Rencana Evaluasi Cukai Rokok oleh Menkeu Purbaya

    Tokoh Madura Sambut Baik Rencana Evaluasi Cukai Rokok oleh Menkeu Purbaya

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Fiki
    • 0Komentar

    Pamekasan – jatimone.com – Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewo untuk mengevaluasi tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendapat sambutan positif dari tokoh Madura, Firman Syah Ali atau yang akrab disapa Gus Firman, Senin (22/9/2025). “Kami menyambut baik arah kebijakan Menkeu Purbaya yang akan mengevaluasi tarif CHT. Ini langkah awal yang sangat bijak, terutama bagi […]

expand_less