Empat Bulan Pimpin Polres Pamekasan, Kepemimpinan AKBP Wahyu Hidayat Diuji Lewat Pelayanan dan Kepastian Hukum
- account_circle jatimone
- calendar_month 9 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PAMEKASAN, JatimOne.com – Kepemimpinan seorang kepala kepolisian tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan maupun program yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kehadiran institusi kepolisian mampu memberikan rasa aman, pelayanan yang adil, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Sejak menerima tongkat komando sebagai Kapolres Pamekasan pada 31 Juli 2026, AKBP Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H., membawa sejumlah agenda yang menitikberatkan pada pelayanan humanis, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta pembinaan generasi muda.
Arah kepemimpinan tersebut patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh menghentikan evaluasi. Sebab, kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak dibangun hanya melalui pernyataan maupun kegiatan seremonial, melainkan melalui tindakan nyata yang dirasakan masyarakat.
Sinergi dan Pembinaan Generasi Muda
Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Pendekatan tersebut juga perlu diperkuat melalui program pembinaan generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan Polisi Masuk Sekolah yang membawa pesan tentang pencegahan perundungan, kedisiplinan, pembentukan karakter, tertib berlalu lintas, kenakalan remaja, hingga perlindungan anak.
Program semacam ini memiliki nilai strategis apabila dilaksanakan secara berkelanjutan. Kehadiran polisi di lingkungan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada penyampaian imbauan, tetapi juga membangun kedekatan, memberikan edukasi, dan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.
Meski demikian, efektivitas program tetap perlu diukur melalui dampak yang dihasilkan. Apakah pemahaman pelajar meningkat? Apakah lingkungan sekolah menjadi lebih aman? Pertanyaan semacam itu penting agar pembinaan tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa evaluasi.
Ujian Pelayanan Terlihat dari Penanganan Pengaduan
Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah respons Kapolres Pamekasan ketika menemui massa demonstrasi dan mahasiswa hukum di depan Mapolres Pamekasan pada 29 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terkait dugaan lambannya penanganan laporan mengenai ancaman dan perusakan barang milik pelapor. Kapolres disebut menjelaskan bahwa perkara tersebut telah bergerak dari tahap penyelidikan menuju penyidikan.
Kapolres juga memerintahkan Kasi Propam untuk melakukan pengawasan. Ia menyampaikan bahwa apabila ditemukan anggota yang terbukti memperlambat penanganan perkara, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan.
Sikap terbuka menerima aspirasi tentu merupakan langkah positif. Namun, persoalan utama yang ditunggu masyarakat bukan semata-mata kesediaan pejabat kepolisian menemui demonstran, melainkan tindak lanjut atas substansi pengaduan yang disampaikan.
Dalam perkara hukum, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan, proses yang sedang berjalan, serta langkah yang akan dilakukan berikutnya. Transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting dari pelayanan kepolisian.
Karena itu, pengawasan internal yang telah diperintahkan perlu ditindaklanjuti secara objektif dan profesional. Apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh anggota, pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan secara proporsional.
Kepercayaan Publik Tidak Dibangun dengan Seremoni
Keterbukaan terhadap kritik merupakan modal penting bagi seorang pemimpin institusi publik. Kritik masyarakat semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Namun, keterbukaan harus diikuti dengan tindakan yang terukur. Masyarakat tidak cukup hanya mendengar komitmen tentang pelayanan humanis dan profesional. Mereka ingin mengetahui apakah laporan ditangani secara cepat, apakah proses hukum berjalan tanpa diskriminasi, dan apakah setiap warga memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Di sinilah tantangan kepemimpinan AKBP Wahyu Hidayat. Program penguatan kamtibmas, pembinaan pelajar, dan sinergi lintas sektor merupakan langkah yang relevan. Akan tetapi, seluruhnya harus berjalan beriringan dengan pembenahan pelayanan pengaduan dan penegakan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan di lingkungan kepolisian tidak semestinya diukur dari seberapa sering kegiatan dilaksanakan atau seberapa banyak program diumumkan. Ukuran sesungguhnya terletak pada rasa aman masyarakat, kualitas pelayanan, profesionalitas anggota, serta kepastian hukum yang dapat dirasakan secara nyata.
JatimOne.com memandang, empat bulan awal kepemimpinan AKBP Wahyu Hidayat merupakan fase penting untuk membangun fondasi kepercayaan publik. Langkah-langkah yang telah dilakukan patut menjadi awal yang baik, tetapi pekerjaan rumah masih harus dijawab melalui hasil nyata.
Sebab, bagi masyarakat, polisi yang humanis bukan hanya polisi yang ramah ketika bertemu warga, melainkan juga polisi yang sigap ketika menerima laporan, profesional dalam menangani perkara, transparan dalam memberikan informasi, dan adil dalam menegakkan hukum.
Kepercayaan publik tidak lahir dari janji. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian yang profesional dan berkeadilan.
Editorial | JatimOne

Saat ini belum ada komentar