Pembangunan Kantor Baru DPRD Pamekasan Mengarah ke GOR Nyalaran, Masih Tahap FS

PAMEKASAN – jatimone.com – Rencana pembangunan kantor baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mulai menunjukkan perkembangan positif. Meski masih berada pada tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, lokasi pembangunan kini mengerucut di area GOR Nyalaran dan eks kolam renang setelah melalui sejumlah kajian dan kesepakatan internal.

Fungsional Penata Bangunan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan, Ahmad Mustofa Anshory, menyampaikan bahwa proyek tersebut belum masuk ke tahap perencanaan teknis.

“Masih proses FS, belum perencanaan. Berdasarkan rapat internal, sementara ini lokasi diarahkan di GOR Nyalaran, tapi akan difinalkan setelah hasil FS keluar,” ujarnya, Minggu (13/10/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menjelaskan bahwa proses pembangunan gedung baru masih berada pada tahap perencanaan menggunakan Dana Insentif Daerah (DID).

“Masih DID sekarang, masih tahap perencanaan. Biasanya kalau tahun ini rampung, tahun depan bisa dimulai pembangunannya, kecuali kalau dananya bersumber dari APBN,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan bahwa pembangunan gedung baru memerlukan proses panjang karena harus melalui tahapan teknis dan desain yang matang. Jika dokumen perencanaan selesai tahun ini, pembangunan fisik diproyeksikan dapat dimulai pada 2026 melalui skema multiyears. Estimasi anggaran diperkirakan mencapai Rp60 miliar hingga Rp80 miliar.

“Kalau berkaca ke Kabupaten Sumenep, pembangunannya didanai APBN sekitar Rp60 sampai Rp80 miliar. Untuk Pamekasan masih estimasi, karena baru sampai tahap FS dan perencanaan desain yang membutuhkan konsultan dan arsitek,” jelasnya.

Ali Masykur menilai pembangunan kantor baru DPRD sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi gedung saat ini dinilai tidak lagi representatif menopang aktivitas kedewanan. Mulai dari minimnya ruang kerja, akses publik yang terbatas, hingga fasilitas yang kurang memadai.

Meski lokasi mengarah ke kawasan GOR Nyalaran dan eks kolam renang, hasil kajian sementara menunjukkan bahwa luas lahan yang tersedia masih kurang dari kebutuhan ideal.

“Luasnya sekitar 9.000 meter persegi, sementara kebutuhan idealnya satu hektare. Jadi ada rencana perluasan ke belakang, yang merupakan tanah kas desa (TKD),” ujarnya.

Rencana perluasan itu akan dikoordinasikan dengan pemerintah desa setempat, termasuk mempertimbangkan aspek tata ruang dan status kepemilikan lahan agar tidak memunculkan persoalan hukum.

Dengan proyek yang masih berada dalam tahap FS, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan pembangunan fisik dimulai. Hasil studi kelayakan nantinya menjadi dasar penetapan lokasi final, desain arsitektur, dan skema pembiayaan yang akan digunakan.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, gedung baru DPRD Pamekasan diharapkan menjadi ikon baru pelayanan pemerintahan daerah yang lebih representatif, modern, dan terbuka bagi masyarakat.