Enam Bulan Lebih KH. Kholilurrahman Menjabat Bupati Pamekasan, Puluhan Kritikan dan Demo Sering Terjadi

Di era demokrasi, mengkritik pemerintah bukanlah pelanggaran, melainkan hak konstitusional warga negara. Bahkan, kritik seharusnya menjadi vitamin bagi pemerintahan agar tetap sehat. Namun, yang membedakan pemerintahan dewasa dan pemerintahan defensif adalah cara merespons kritik tersebut.

Dalam dinamika pemerintahan daerah, kritik adalah cermin yang menunjukkan apakah roda pemerintahan berjalan searah dengan harapan rakyat atau justru melenceng dari jalur aspirasi publik. Di Kabupaten Pamekasan, dalam enam bulan lebih terakhir, geliat aksi demonstrasi dari masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok aktivis makin sering terlihat dan terjadi berulang kali. Fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar: bagaimana sebenarnya Pemerintah Pamekasan merespons kritik tersebut? Merangkul atau justru membungkam?

KH. Kholilurrahman dan Sukriyanto, sejak terpilih sebagai pemenang Pilkada 27 November 2024, lalu dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan pada hari Rabu, 19/03/2025, kini sudah menghadapi puluhan kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai sosok ulama sekaligus tokoh karismatik, keduanya mulanya disambut penuh harapan. Figur religius yang dikenal rendah hati ini diyakini mampu membawa pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil.

Enam bulan setengah waktu berjalan, realita politik kembali menunjukkan wajah aslinya. Siapa Bupati Pamekasan? Dalam kurun yang relatif singkat, deretan aksi demonstrasi mewarnai perjalanan pemerintahannya. Mulai dari aksi PKL, mahasiswa, kelompok pemuda, aktivis, hingga masyarakat lainnya bergantian menyampaikan tuntutan di depan kantor bupati.

KH. Kholilurrahman bukan pejabat biasa. Ia adalah tokoh agama, mantan anggota DPR RI, dan pernah menjabat sebagai Bupati sebelumnya. Wajar bila harapan masyarakat melambung tinggi. Mereka berharap perubahan besar hadir secara cepat di Kota Gerbang Salam, terutama dalam hal pelayanan publik, bantuan sosial, lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan kebutuhan air bersih.

Namun ekspektasi yang tinggi seringkali berujung kekecewaan jika tidak segera dijawab. Masalah klasik seperti kemiskinan, pengangguran, keterlambatan anggaran, atau minimnya transparansi memicu masyarakat meluapkan aspirasi dengan turun ke jalan.

Sebagian besar demonstrasi yang terjadi bukan menyerang pribadi sang bupati, melainkan menyuarakan masalah-masalah klasik yang belum terselesaikan: ketidakmerataan bantuan sosial, kebijakan anggaran yang dipertanyakan, dugaan ketidaktransparanan rekrutmen jabatan hingga indikasi jual beli jabatan, serta keluhan pelayanan publik.

Di era digital, masyarakat tidak lagi bodoh, tidak lagi sabar menunggu. Jika dalam hitungan bulan perubahan belum terasa, kritik akan terus mengalir deras selama kepemimpinan KH. Kholilurrahman, baik di media sosial maupun di jalanan lewat demonstrasi.

Demonstrasi Bukan Selalu Pertanda Gagal, Melainkan Ketidakpuasan Publik

1. Pilih kasih terhadap PKL eks Arek Lancor yang dipindah ke Foodclony dan eks PJKA yang mendapatkan fasilitas rombong dan tenda. Sedangkan PKL Foodclony hanya dijanjikan tanpa pernah mendapatkan apa pun. Padahal mereka pindah lebih awal daripada eks PJKA. Ada apa?
2. Pelayanan kesehatan: mahasiswa menuntut perbaikan pelayanan, termasuk ketersediaan mesin cuci darah yang dinilai kurang.
3. Kerusakan lingkungan: penanganan kerusakan lingkungan yang dianggap tidak bertanggung jawab, termasuk masalah tambang ilegal.
4. Tata kelola pemerintahan: desakan penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
5. Nang Ning Nong yang disebut-sebut melebihi kebijakan Bupati dan merambah ke OPD Pamekasan. Apa sebenarnya jabatannya…?

Dari perspektif lain, maraknya demo di Pamekasan sejatinya menunjukkan demokrasi lokal berjalan. Masyarakat kini berani bersuara tanpa takut status atau jabatan seseorang. Bahkan sosok kyai sekalipun bisa dikritik dengan lantang jika dianggap tak memenuhi harapan publik.

Frekuensi demonstrasi tidak selalu berarti kegagalan total pemerintah. Justru di era keterbukaan informasi, seorang pemimpin diuji bukan dari seberapa sedikit kritik yang diterima, melainkan seberapa bijak ia menghadapi kritik. Bupati Pamekasan punya peluang menjadikan demonstrasi sebagai sarana evaluasi kebijakan. Dengan membuka dialog konstruktif dan solutif, pemerintah bisa menunjukkan bahwa kritik adalah bahan bakar perbaikan, bukan ancaman kekuasaan.

Pemerintah harus sadar: banyaknya demo bukan tanda mutlak kegagalan, melainkan tanda rakyat semakin sadar haknya. Publik hari ini lebih berani menyuarakan pendapat, bahkan kepada pemimpin sekaliber kyai.

Penilaian publik tidak berhenti pada seberapa banyak kritik, tetapi seberapa bijak pemerintah menjawab dan mencari solusinya.

Keadaan saat ini menuntut pemerintah dewasa dalam bersikap. Demo bukan musuh, melainkan cermin: indikator di mana letak masalah, siapa yang dirugikan, dan kebijakan mana yang harus dievaluasi.

Sebab pemerintah tidak selalu salah, pengkritik pun tidak selalu benar. Tetapi pemerintah wajib menjelaskan, bukan membentak. Wajib membuka data, bukan menutup diri. Wajib menyelesaikan masalah, bukan memindahkan kesalahan.

Ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meredam kegaduhan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik: membuka ruang dialog resmi melalui audiensi terbuka, pertemuan berkala, konferensi pers yang solutif, atau menunjuk juru bicara publik yang komunikatif.

Pertanyaan terpenting sekarang: apakah pemerintah akan menutup diri, atau membuka ruang dialog kepada rakyat? Apakah pemerintah akan membungkam semua kritikan dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat dengan pola lama “bungkam dengan uang”? Atau justru mencari solusi terbaik demi kemajuan Pamekasan ke depan?

KH. Kholilurrahman memang sudah menyatakan di media online bahwa dirinya mendukung kebebasan pers dan siap merespons kritik masyarakat. Namun, kenyataannya publik belum melihat bukti nyata dalam pelaksanaannya. Janji-janji itu terdengar manis, tetapi tetap saja terasa seperti retorika politik semata.