PC PMII Pamekasan Pertanyakan Temuan KP3 yang Dibiarkan
- account_circle jatimone
- calendar_month Minggu, 14 Jan 2024
- visibility 244
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pamekasan, Jatimone.com – PC PMII Pamekasan mempertanyakan temuan Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) terkait kios pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Minggu (14/01/2024).
Sebelumnya PC PMII Pamekasan melakukan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Pamekasan pada hari kamis, 11 Januari 2024.
Homaidi ketau umum PC PMII Pamekasan meminta KP3 untuk menindak tegas terhadap distributor, kios dan kelompok tani (KAPOKTAN) yang bermasalah dan melakukan penyimpangan.
“Kami meminta kp3 untuk menindak tegas terhadap distributor, kios, dan ketua kelompok tani yang melakukan penyimpangan dan bermasalah dalam penyalurannya, kami akan selalu mengkawal terkait permasalahan pupuk bersubsidi yang ada di Pamekasan karena ini sudah bertahun-tahun KP3 melakukan Pembiaran dan belum ada tindakan secara tegas” Ujarnya.
Homaidi juga mempertanyakan terhadap KP3 perihal ketegasannya sebab salah satu anggota KP3 yaitu Kabag Perekonomian menemukan beberapa kios yang melanggar terhadap aturan namun tetap di biarkan beroperasi, sehingga sanksi yang harus di biarkan bukan lagi sanksi administratif namun di cabut izinnya sebagai kios, sebab sudah terjadi pembiaran selama beberapa bulan.
Sebelumnya Kabag Perekonomian, Bahtiar membenarkan dalam forum audiensi bahwa harga pupuk subsidi di atas HET, tanpa keberadaan nota resmi tebusan dan banner di depan kios.
“Dari survei yang kami lakukan memang Harga Eceran Tertinggi (HET) di atas rata-rata, tidak ada banner pupuk bersubsidi. Disatu desa, terdapat dua kios dengan jarak yang jauh dari Kapoktan, tidak tau tentang administrasi pengambilan pupuk, dan tanpa pemberian nota resmi tebusan.” Ujar Bahtiar.
PC PMII Pamekasan akan terus mengkawal perihal kelangkaan pupuk yang ada di Pamekasan sampai beberapa pihak yang terlibat terhadap permasalahan ini benar-benar diproses secara hukum yang berlaku.
Saat ini belum ada komentar