Membuka Tabir Riwayat Pendidikan Wakil Rakyat: Dari Senayan hingga Parlemen Daerah

Oleh: Dr. Adi Suparto

Gelombang desakan publik yang menuntut transparansi dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI belakangan ini bukanlah riak yang muncul di ruang hampa. Seruan yang mengalir deras melalui petisi daring dan ruang-ruang diskusi masyarakat sipil tersebut merupakan efek domino yang wajar setelah polemik dokumen pendidikan pejabat tinggi negara berujung pada pergantian kepemimpinan di kursi wakil presiden. Publik seolah tersadar bahwa standar akuntabilitas dan keterbukaan rekam jejak akademik tidak boleh berhenti di tingkat eksekutif, melainkan harus berlaku setara bagi para wakil rakyat; bukan hanya di parlemen pusat, tetapi juga menjangkau kursi-kursi DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

Di tengah sorotan tajam itu, publik kembali diingatkan pada sebuah fakta statistik yang mencengangkan dari dokumen Statistik Politik 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pengolahan data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, tercatat ada 211 orang, atau sekitar 36,38 persen; yang berstatus tidak mencantumkan riwayat pendidikannya di kanal informasi publik. Angka ini bahkan menjadi kelompok terbesar dibandingkan mereka yang mencantumkan gelar sarjana (155 orang), magister (119 orang), lulusan SMA/sederajat (63 orang), doktor (29 orang), maupun diploma (3 orang).

Jika di tingkat pusat saja jumlah legislator yang menutup riwayat pendidikannya mencapai lebih dari 200 orang, publik patut menduga bahwa fenomena serupa di tingkat DPRD provinsi serta kabupaten/kota berpotensi jauh melampaui angka tersebut. Sistem informasi pencalonan yang seragam dari pusat hingga daerah, ditambah sorotan media dan pengawasan masyarakat sipil di tingkat lokal yang relatif tidak seketat di Senayan, membuka ruang yang sangat lebar bagi ribuan calon wakil rakyat di daerah untuk memilih opsi menutup rapat rekam jejak pendidikannya.

Asimetri Informasi dan Kualifikasi Legislator

Secara administratif, para anggota dewan tersebut memang telah menyerahkan salinan ijazah, minimal setingkat SMA atau pendidikan kesetaraan Paket C sesuai syarat Undang-Undang Pemilu; kepada KPU saat mendaftar. Namun, karena aturan teknis KPU menyediakan kolom persetujuan (consent) bagi calon anggota legislatif untuk menutup Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari publikasi umum, rekam jejak pendidikan ratusan wakil rakyat di pusat dan berpotensi ribuan di daerah akhirnya terkunci rapat di lemari arsip penyelenggara pemilu.

Dalam perspektif ilmu politik dan ekonomi kelembagaan, praktik penutupan riwayat pendidikan kandidat menciptakan apa yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Dalam hubungan principal, agent antara rakyat sebagai pemberi mandat dan legislator sebagai penerima mandat, pemilih membutuhkan informasi yang utuh untuk menghindari risiko salah pilih (adverse selection). Ketika riwayat pendidikan tidak dibuka kepada publik, pemilih kehilangan salah satu instrumen paling mendasar untuk mengukur kapasitas intelektual dan nalar kebijakan calon wakilnya sejak di bilik suara.

Lebih jauh lagi, ilmuwan politik Hanna Pitkin menekankan bahwa demokrasi membutuhkan representasi substantif, yakni kemampuan wakil rakyat untuk bertindak efektif dalam merumuskan kebijakan publik yang kompleks. Tugas konstitusional parlemen di setiap tingkatan, menyusun undang-undang atau peraturan daerah (perda), membedah postur APBN maupun APBD, serta mengawasi jalannya pemerintahan; menuntut literasi regulasi dan ketajaman analisis yang memadai. Meskipun gelar akademik tinggi tidak otomatis menjadi jaminan integritas moral, riwayat pendidikan tetap merupakan indikator terukur atas kesiapan kognitif seseorang dalam memikul beban kerja legislasi.

Dari sudut pandang teori sinyal (signaling theory) yang diperkenalkan ekonom Michael Spence, rekam jejak pendidikan berfungsi sebagai sinyal kredibilitas di ruang publik. Kandidat yang memiliki rekam jejak akademik yang sah dan meyakinkan lazimnya menjadikannya modal kepercayaan bagi pemilih. Sebaliknya, pilihan untuk menyembunyikan riwayat pendidikan secara massal justru mengirimkan sinyal negatif yang memicu prasangka dan menggerus wibawa lembaga perwakilan rakyat, baik di pusat maupun di daerah.

Paradoks Privasi di Ruang Publik

Persoalan ini sekaligus menyingkap kerancuan logika dalam tata kelola regulasi pemilu kita, yakni ketika perlindungan data pribadi dipertentangkan secara keliru dengan keterbukaan informasi publik. Selama ini, pembatasan akses terhadap daftar riwayat hidup caleg kerap berlindung di balik semangat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Padahal, dalam prinsip hukum administrasi modern, terdapat garis batas yang tegas antara data privat yang wajib dilindungi; seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon pribadi, atau alamat rumah, dengan informasi kualifikasi pejabat publik. Seseorang yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR maupun DPRD secara sadar sedang melamar jabatan publik yang dibiayai oleh pajak rakyat dan diberi kewenangan menentukan arah kebijakan publik. Begitu seseorang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, riwayat pendidikan dan rekam jejak pekerjaannya berubah menjadi informasi publik yang wajib diketahui pemilih, bukan lagi rahasia pribadi.

Menutup satu bundel riwayat hidup hanya demi melindungi nomor identitas pribadi ibarat membakar lumbung demi mengusir tikus. KPU dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota sejatinya cukup menyamarkan data sensitif yang bersifat personal, seraya membuka lebar-lebar informasi kualifikasi akademik dan rekam jejak kandidat agar masyarakat dapat menilai kualitas wakilnya secara rasional dan objektif.

Transparansi Rekam Jejak sebagai Fondasi Marwah Parlemen

Pada akhirnya, polemik seputar 211 anggota DPR RI yang tidak mencantumkan riwayat pendidikannya, serta potensi fenomena gunung es yang jauh lebih besar di DPRD provinsi dan kabupaten/kota; adalah momentum koreksi penting bagi tata kelola demokrasi kita. Kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga legislatif tidak dapat dibangun di atas ruang informasi yang gelap dan serba tertutup, melainkan melalui keberanian untuk membuka diri di hadapan rakyat yang diwakilinya.

Ke depan, pembenahan regulasi pencalonan di KPU menjadi sebuah keharusan agar riwayat pendidikan dan kualifikasi personal setiap calon wakil rakyat di semua tingkatan terbuka secara otomatis tanpa opsi penyembunyian. Dengan menjamin keterbukaan kualifikasi sejak tahap pencalonan dari pusat hingga daerah, kita tidak hanya melindungi hak pemilih untuk mendapatkan wakil yang cakap dan berintegritas, tetapi juga menjaga marwah parlemen agar terhindar dari pusaran kecurigaan yang berulang.

.