SURAT PENGUNDURAN DIRI DI TENGAH TEKANAN PEMAKZULAN ” SAH ATAU TIDAK”???

Oleh : Atikurrahman, M.Pd.

Pengunduran Diri Wakil Presiden, Kebebasan Kehendak, dan Ujian Konstitusionalisme di Indonesia

Pengunduran diri seorang pejabat negara dari jabatan konstitusional bukan sekadar persoalan administratif. Di dalamnya terdapat persoalan kehendak pribadi, tanggung jawab politik, legitimasi kekuasaan, serta kepastian hukum. Terlebih apabila pengunduran diri tersebut terjadi ketika tekanan politik untuk melakukan pemakzulan sedang menguat.

Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menghadirkan pertanyaan penting bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia: apakah surat pengunduran diri yang disampaikan di tengah tekanan pemakzulan dapat dianggap sah secara hukum apabila di kemudian hari terbukti bahwa keputusan tersebut lahir karena tekanan politik yang bersifat memaksa?

Pertanyaan ini bukan semata-mata menyangkut seorang Wakil Presiden, melainkan menyentuh prinsip fundamental negara hukum, yaitu bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum, bukan sekadar kekuatan politik.

Dinamika Politik dan Persoalan Hukum

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Dalam pertimbangannya, MK juga menyinggung persoalan bukti pendidikan yang dipersoalkan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah serta batal demi hukum.

Perkembangan tersebut kemudian diikuti dinamika politik di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

Tidak lama setelah itu, agenda rapat paripurna DPR yang direncanakan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat dibatalkan.

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan adanya hubungan waktu antara menguatnya tekanan politik dan pengunduran diri. Namun, hubungan waktu tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya paksaan.

Pengunduran Diri: Hak Pribadi atau Tindakan Konstitusional?

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Namun, terdapat persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam: apakah pernyataan pengunduran diri atas permintaan sendiri secara otomatis cukup untuk mengakhiri jabatan, ataukah diperlukan mekanisme konstitusional tertentu untuk memastikan keabsahan kehendak dan akibat hukumnya?

Pernyataan pengunduran diri memang merupakan tindakan yang bersifat pribadi. Akan tetapi, karena jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang diperoleh melalui pemilihan umum, konsekuensi pengunduran dirinya tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata.

Dengan demikian, keabsahan pengunduran diri harus dilihat dari dua sisi: keabsahan kehendak orang yang mengundurkan diri dan keabsahan proses ketatanegaraan yang menindaklanjutinya.

Bagaimana Jika Terbukti Ada Tekanan Politik?

Inilah persoalan paling mendasar.

Dalam praktik demokrasi, tekanan politik merupakan bagian dari dinamika kekuasaan. Kritik masyarakat, desakan parlemen, tuntutan pertanggungjawaban, bahkan ancaman penggunaan mekanisme pemakzulan yang sesuai konstitusi merupakan bagian dari proses politik yang sah.

Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila tekanan tersebut berubah menjadi ancaman, intimidasi, atau tindakan pemaksaan yang melanggar hukum.

Perlu dibedakan antara keputusan politik yang diambil karena mempertimbangkan konsekuensi jabatan dengan keputusan yang diambil karena kehendak seseorang telah dipatahkan melalui paksaan.

Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata mengenal prinsip bahwa kesepakatan harus diberikan secara bebas dan tidak boleh lahir dari paksaan. Meskipun ketentuan hukum perdata tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap pengunduran diri pejabat negara, prinsip kebebasan kehendak tetap relevan sebagai bahan analisis hukum.

Oleh karena itu, apabila suatu saat terdapat bukti dan putusan pengadilan yang berwenang menyatakan bahwa pengunduran diri dilakukan akibat paksaan yang melanggar hukum, keabsahan surat tersebut patut dipersoalkan.

Tetapi, apakah pengunduran diri otomatis menjadi tidak sah? Tidak sesederhana itu. Harus diperiksa terlebih dahulu kewenangan pengadilan, dasar hukum pengujian, sifat putusan, serta akibat hukumnya terhadap proses ketatanegaraan yang telah berjalan.

Apabila Surat Pengunduran Diri Dinyatakan Tidak Sah, Bagaimana Akibatnya?

Bayangkan suatu keadaan ketika proses pengunduran diri telah ditindaklanjuti, jabatan Wakil Presiden telah dinyatakan kosong, bahkan MPR telah menjalankan mekanisme pengisian jabatan pengganti.

Kemudian, muncul putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kehendak pengunduran diri sebelumnya terbentuk melalui paksaan yang melanggar hukum.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional yang serius.

Pertama, bagaimana status hukum pengunduran diri yang telah diproses?

Kedua, apakah keputusan MPR yang menindaklanjuti kekosongan jabatan ikut terdampak?

Ketiga, bagaimana kedudukan Wakil Presiden pengganti apabila proses pemilihannya telah selesai?

Keempat, bagaimana menjamin kepastian hukum atas tindakan pemerintahan yang telah dilakukan selama masa transisi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menyatakan surat pengunduran diri sah atau tidak sah secara sederhana. Diperlukan kajian mengenai hubungan antara kebebasan kehendak, kewenangan lembaga negara, dan prinsip kepastian hukum.

Pengunduran Diri Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Hukum

Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang muncul sebelum pengunduran diri.

Apabila terdapat persoalan mengenai persyaratan pencalonan, keabsahan dokumen administrasi, atau dugaan pelanggaran hukum lainnya, setiap persoalan tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan juga harus dipahami sesuai objek dan amar putusannya. Pembatalan dokumen administrasi tersebut tidak dengan sendirinya merupakan putusan yang membatalkan hasil Pilpres atau menyatakan seseorang otomatis kehilangan status konstitusionalnya sejak awal.

Di sinilah pentingnya membedakan persoalan administrasi, persoalan persyaratan pencalonan, pertanggungjawaban hukum, dan pengunduran diri dari jabatan.

Negara hukum tidak boleh membiarkan persoalan hukum selesai hanya karena seseorang tidak lagi menduduki jabatan publik.

Menjaga Konstitusi di Atas Kepentingan Politik

Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa konstitusi bukan alat untuk memenangkan kepentingan politik kelompok tertentu.

Mekanisme pemakzulan harus dijalankan berdasarkan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B. Sebaliknya, mekanisme pengunduran diri juga harus menjamin adanya kehendak yang bebas dan proses ketatanegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dipertanggungjawabkan, dan dilepaskan.

Jika tekanan politik yang melanggar hukum dapat memaksa seorang pejabat negara meninggalkan jabatan konstitusionalnya tanpa pengujian yang memadai, hal tersebut dapat menimbulkan preseden yang perlu diwaspadai.

Sebaliknya, jika setiap pengunduran diri yang terjadi di tengah tekanan politik langsung dianggap tidak sah, maka mekanisme pertanggungjawaban politik yang dijamin konstitusi juga berpotensi kehilangan maknanya.

Karena itu, ukuran utamanya bukan siapa yang diuntungkan atau dirugikan, melainkan apakah seluruh proses berlangsung sesuai hukum.

Penutup : Siapa yang Menjamin Kebebasan Kehendak dalam Negara Hukum?

Pada akhirnya, persoalan surat pengunduran diri Gibran bukan hanya tentang apakah seorang Wakil Presiden berhak mengundurkan diri. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara menjamin bahwa keputusan seorang pejabat konstitusional benar-benar lahir dari kehendak yang bebas, bukan akibat pemaksaan yang melanggar hukum.

Apabila pengunduran diri dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan yang melanggar hukum, maka mekanisme tersebut harus dihormati sesuai ketentuan konstitusi.

Namun, apabila di kemudian hari terbukti melalui proses hukum yang berwenang bahwa pengunduran diri terjadi karena paksaan yang melanggar hukum, keabsahan tindakan tersebut harus dapat diuji dan akibat hukumnya harus diselesaikan secara konstitusional.

Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dipertahankan dengan mengabaikan hukum, tetapi juga tidak boleh dilepaskan melalui pemaksaan yang bertentangan dengan hukum.

Konstitusi harus berdiri di atas kepentingan politik siapa pun. Sebab, ketika hukum tunduk pada tekanan kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan masa depan negara hukum Indonesia.

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
4. Keterangan resmi MPR RI mengenai penerimaan surat pengunduran diri Gibran, 12 November 2026.