Pamekasan – jatimone.com – Polemik soal pungutan di sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB kembali mencuat. Dinas Pendidikan Jawa Timur buru-buru meluruskan kabar itu dengan menegaskan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan setiap kebutuhan biaya pendidikan telah diatur jelas melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dokumen itu dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan komite, lalu disahkan dalam berita acara.
“Dipastikan tidak ada pungutan liar dalam bentuk apa pun. Semua biaya operasional sekolah bersumber dari BOS, BPOPP, dan jika belum mencukupi, bisa ditopang oleh sumbangan sukarela masyarakat yang sifatnya tidak memaksa,” ujar Aries di Surabaya, Sabtu (23/8/2025).
Aries menambahkan, pihaknya rutin melakukan pengawasan bersama cabang dinas dan pengawas sekolah. Setiap laporan pungli yang masuk akan ditindak tegas. Ia juga menegaskan, semua ijazah lulusan 2024 dan 2025 sudah dibagikan. Bahkan sekolah proaktif menghubungi siswa maupun alumni agar dokumen kelulusan segera diambil. Mulai tahun ini, ijazah juga sudah terhubung secara digital sehingga siswa bisa langsung mencetak.
Meski begitu, ada kendala teknis seperti kesalahan penulisan nama atau alumni yang sulit ditemui karena sudah bekerja di luar kota. “Namun, ijazah tetap bisa diambil kapan saja oleh pemiliknya. Prinsipnya, tidak ada penahanan ijazah,” jelas Aries.
Pernyataan Dindik ini disambut baik Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso. Menurut pria yang pernah menjadi konsultan Bappeda Provinsi Jawa Timur selama 13 tahun ini, komitmen Dindik sudah berada di jalur yang tepat, namun pengawasan harus lebih ketat.
“Transparansi RKAS bagus, tapi jangan hanya berhenti di atas kertas. Mekanisme kontrol publik perlu diperluas agar masyarakat bisa benar-benar ikut mengawasi, bukan sekadar diberi tahu,” kata Suroso.
Ia juga menyoroti kebijakan ijazah digital. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi harus disertai proteksi data dan sosialisasi yang jelas. “Digitalisasi memang memudahkan, tapi jangan sampai muncul masalah baru, seperti kebocoran data atau orang tua yang bingung karena kurang informasi,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia meminta jajaran Dindik memastikan tata kelola anggaran berjalan bersih dan akuntabel.
“Anggaran pendidikan sangat besar. Itu tidak hanya untuk gaji dan tunjangan guru, tapi juga untuk sarana prasarana serta peningkatan mutu sumber daya manusia. Karena itu harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Khofifah.
Khofifah juga mengingatkan bahwa perhatian Pemprov tidak terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga ribuan sekolah swasta di Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan masyarakat tetap dibutuhkan agar mutu pendidikan meningkat merata.
Tak hanya soal tata kelola, Khofifah memaparkan sederet prestasi yang diraih dunia pendidikan Jawa Timur. Dalam enam tahun terakhir, provinsi ini selalu menempati posisi teratas dalam jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP maupun SNBT. Di tingkat SMK, Jawa Timur juga tiga kali berturut-turut menjadi juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) nasional.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah barometer pendidikan di Indonesia. Ini bagian dari ikhtiar menuju Generasi Emas 2045,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua LP3M Suroso memberikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah. Ia menilai capaian pendidikan Jatim di tingkat nasional membanggakan dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan SDM.
“Pencapaian ini patut diapresiasi. Tidak mudah bagi sebuah provinsi untuk konsisten menjadi juara dalam SNBP, SNBT, maupun LKS. Itu bukti nyata bahwa perhatian gubernur terhadap pendidikan sangat serius,” ucap Suroso.
Meski demikian, ia tetap memberikan sejumlah catatan agar prestasi itu beriringan dengan pemerataan kualitas. “Kita bangga dengan keberhasilan ini, tapi jangan lupa masih ada sekolah di pelosok yang minim sarana. Generasi emas hanya bisa diwujudkan kalau kualitas pendidikan merata, tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan,” ujarnya.
Suroso juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat perlu diperkuat. “Komite sekolah jangan hanya hadir untuk formalitas. Mereka harus benar-benar dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, sampai evaluasi program. Dengan begitu, visi gubernur tentang tata kelola bersih dan transparan akan lebih terasa dampaknya,” pungkasnya.
(Viki/Rosi)
