Breaking News
light_mode
Beranda » Blog » BUMN PT PLN Peduli Bersama Klepean Centre For Humanity Gelar Pelatihan Pendampingan NIB Bagi Pelaku UMKM

BUMN PT PLN Peduli Bersama Klepean Centre For Humanity Gelar Pelatihan Pendampingan NIB Bagi Pelaku UMKM

  • account_circle jatimone
  • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pamekasan, Jatimone.com – BUMN PT PLN Peduli bekerjasama dengan Perkumpulan Klepean Centre For Humanity, menggelar Pelatihan UMKM di Hotel Berlian, Kabupaten Pamekasan. Acara ini dihadiri oleh warga pekaku UMKM dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Kegiatan ini bertema “Strategi Pemasaran Online dan Pendampingan Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) Bagi UMKM”.

Abd. Mannan, salah satu narasumber kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya membangun pemahaman pelaku UMKM terhadap NIB. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Koperasi dan UKM, intens memberikan informasi, pelatihan, dan pendampingan.

“Ini kita dorong, kita umumkan lagi, kita genjot lagi, supaya produk-produk Indonesia, khususnya di Jawa Timur, benar-benar aware terhadap NIB. Karena Presiden sudah menginstruksikan, untuk belanja APBD, APBN bahkan di Desa, harus 40% kepada produk dalam negeri,” jelasnya.

Menurutnya, NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database.

Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Salah satunya, karena pelaku UMKM itu bisa ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penulis

Portal Terdepan Jawa Timur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi Jilid II Soal Korupsi Dana Hibah, Madura Progress Minta Tangkap Gubernur Jatim, Pimpinan DPRD sampai Koordinator Lapangan

    Aksi Jilid II Soal Korupsi Dana Hibah, Madura Progress Minta Tangkap Gubernur Jatim, Pimpinan DPRD sampai Koordinator Lapangan

    • calendar_month Selasa, 27 Des 2022
    • account_circle jatimone
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jatim One, Jakarta – Madura Pregress kembali datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak usut tuntas korupsi dana hibah Jawa Timur yang diduga melibatkan banyak pihak. Mereka melakukan aksi unjuk rasa depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (27/12/2022). Dalam orasinya, koordinator aksi Imam Hanafi menyebut dana hibah Jawa Timur dikorupsi secara […]

  • Setahun Kepemimpinan Kholilurrahman–Sukriyanto, DPRD Pamekasan Beri Apresiasi

    Setahun Kepemimpinan Kholilurrahman–Sukriyanto, DPRD Pamekasan Beri Apresiasi

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Fiki
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Pamekasan – Jatimone.com – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, KH Kholilurrahman–Sukriyanto, mendapat apresiasi dari DPRD Pamekasan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak secara nasional hingga ke daerah, keduanya dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menilai efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional turut […]

  • Polres Pamekasan Siapkan Personel Gabungan Untuk Pengamanan Pengesahan Warga Baru PSHT

    Polres Pamekasan Siapkan Personel Gabungan Untuk Pengamanan Pengesahan Warga Baru PSHT

    • calendar_month Rabu, 17 Jul 2024
    • account_circle jatimone
    • visibility 240
    • 0Komentar

    PAMEKASAN – jatimone.com – Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan, S.I.K., M.Tr.Opsla, melalui Kabagops Polres Pamekasan Kompol H. Bambang Hermanto, S.H memastikan kesiapan personel dalam melakukan pengamanan yang dilakukan di seluruh wilayah hukum Polres Pamekasan. “Untuk itu kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka memberikan jaminan keamanan pada pengesahan warga baru PSHT,” ujar […]

  • GERAKPEDE Meminta Bawaslu Pamekasan Untuk Tegas Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu.

    GERAKPEDE Meminta Bawaslu Pamekasan Untuk Tegas Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu.

    • calendar_month Rabu, 10 Jan 2024
    • account_circle jatimone
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Pamekasan, Jatimone.com – Puluhan masyarakat dari Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi (GERAKPEDE) Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Pamekasan. Masyarakat yang mengatasnamakan gerakpede Jawa Timur tersebut mengadvokasi terkait kinerja dan kebijakan dari Bawaslu Pamekasan yang diduga menyalahi aturan dan tidak sesuai undang-undang. Mereka menganggap bahwa Bawaslu Pamekasan tidak bersungguh-sungguh dalam menangani berbagai […]

  • Rencana Pemblokiran 86.460 Peserta BPJS PBID Jadi ‘Kado Pahit’ Akhir Tahun, Aktivis Pamekasan Gelar Aksi Protes

    Rencana Pemblokiran 86.460 Peserta BPJS PBID Jadi ‘Kado Pahit’ Akhir Tahun, Aktivis Pamekasan Gelar Aksi Protes

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Jun
    • visibility 238
    • 0Komentar

    PAMEKASAN, JatimOne.com – Puluhan aktivis yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan, Selasa (09/12/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Massa menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah daerah yang akan menghapus 86.460 peserta BPJS Kesehatan jalur Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Dalam orasinya, Dus Salam, salah satu orator […]

  • Akankah Indonesia Kembali Menuju Negara Otoriter ?

    Akankah Indonesia Kembali Menuju Negara Otoriter ?

    • calendar_month Senin, 4 Nov 2019
    • account_circle jatimone
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Baru-baru ini banyak pihak yang tercengang dengan langkah Partai Perindo yang melakukan Judicial Review terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden bukanlah orang yang pernah mejadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Publik khawatir, jika aturan ini dianulir, maka akan […]

expand_less