Pembangunan Dinilai Tak Merata, Aktivis dan Warga Pamekasan Gelar Aksi di Kantor Bupati

PAMEKASAN, JatimOne.com – Sejumlah aktivis, pemuda, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Pamekasan (AMP3) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jalan Kabupaten No. 107, Senin (29/12/2025).

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Pamekasan. Mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum adil dan merata dalam merealisasikan pembangunan, khususnya perbaikan jalan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Koordinator aksi sekaligus orator, Ahmadi Ghafur, menyampaikan bahwa banyak pembangunan jalan di sejumlah desa justru dilakukan melalui swadaya masyarakat. Sementara itu, menurutnya, akses jalan menuju kediaman Bupati dan keluarga justru dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.

“Bupati Pamekasan kami nilai tumpang tindih dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Di banyak daerah, rakyat membangun jalan dari hasil patungan dan meminta sumbangan. Namun jalan menuju rumah Bupati dan rumah istrinya justru menggunakan dana APBD,” tegas Ahmadi dalam orasinya.

Aksi tersebut ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, didampingi Wakil Bupati serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menanggapi tuntutan massa, Bupati KH. Kholilurrahman menjelaskan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Waru Barat, Sana Laok, Dempoh Timur, dan beberapa kawasan Pantura lainnya, telah masuk dalam tahap perencanaan untuk tahun anggaran 2026.

“Tidak mungkin kami laksanakan tahun ini karena waktunya sangat mepet. Setiap program harus mengikuti mekanisme mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga survei. Insyaallah akan kami upayakan mulai bulan April 2026,” ujar Bupati.

Sementara itu, orator dari kalangan masyarakat, Zaim, turut menyampaikan kritik terhadap sikap Wakil Bupati Pamekasan yang dinilai kurang mencerminkan empati kepada rakyat. Ia menyinggung aksi “saweran” kepada seorang figur publik bernama Valen yang sempat viral di media sosial.

“Kalau memang puluhan juta itu bisa disawer, lebih baik digunakan untuk membangun jalan rakyat,” ujar Zaim.

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Bupati Pamekasan Hj. Sukri memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa kepergiannya ke Jakarta merupakan tugas resmi atas perintah Bupati untuk mengurus persoalan BPJS ke pusat. Terkait uang saweran, ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari APBD.

“Saya bersumpah uang itu bukan uang rakyat dan bukan dana APBD. Itu uang dari pengusaha lokal yang dititipkan kepada saya,” tegasnya.

Ahmadi Ghafur menegaskan, AMP3 akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Kami akan terus mengawal janji-janji politik Bupati. Jika tuntutan kami tidak diakomodasi, aksi lanjutan pasti akan dilakukan,” ujarnya.

Dalam aksinya, AMP3 menyampaikan enam tuntutan, yakni:

1. Mendesak Pemkab Pamekasan segera melakukan perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak dan akses air bersih.
2. Menuntut peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik tanpa diskriminasi.
3. Meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan konkret untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi desa–kota serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat kecil.
4. Mendesak Wakil Bupati memberikan klarifikasi terbuka kepada publik atas sikap yang dinilai tidak mencerminkan empati rakyat.
5. Menuntut seluruh pejabat daerah mengedepankan etika, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat.
6. Menuntut penghapusan anggaran seremonial, perjalanan dinas yang tidak produktif, serta belanja yang tidak prioritas dalam APBD 2026 untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

Aksi demonstrasi sempat memanas dan hampir ricuh akibat adanya dugaan provokator yang berupaya menarik mundur massa. Aksi juga diwarnai pembakaran ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap jawaban pemerintah yang dinilai bertele-tele.

Situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah aparat keamanan melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi.