Puluhan Warga Pamekasan Geruduk Ruang Kerja Bupati Kholilurrahman

PAMEKASAN – jatimone.com – Puluhan warga Pamekasan geruduk ruang kerja Bupati, Seketaris Derah (Sekda) dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, sekaligus pertanyakan istri kedua (nang ning nung), di Pemkab Pamekasan, dan Anggaran Pokir DPRD, serta aliran dana hibah sebesar 4 miliar ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Rabu (03/09/25).

Abdussalam atau Dus Marhaen sapaannya, Koordinator aksi mempertanyakan jabatan nang ning nung di instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai Ketua PKK Pemerintah atau sebagai Ketua PKK swasta.

Sebab terindikasi banyak kegiatan yang telah direncanakan oleh SKPD di gagalkan secara sepihak oleh nang ning nung tanpa memberitahukan terlebih dahulu, bahkan banyak program strategis yang telah direncanakan demi kemajuan Kota Gerbang Salam gagal.

Dus Marhaen, terus berteriak kepada Bupati Pamekasan untuk menemui para pendemo terkait jabatan nang ning nung di instansi, ia meminta kejelasan kepada Bupati, atau sekda serta Wakil Bupati, Namun hingga beberapa jam korlap berkoar-koar tetap tidak ditemui oleh pemangku kebijakan di Kota Gerbang Salam.

Dus Marhaen, meminta kepada Bupati untuk menjelaskan pekerjaan jalan dan jembatan yang menuju rumah Bupati dan istri keduanya (nang ning nung).

Kenapa kalau ke rumahnya orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan dianggarkan dan dikerjakan, sedangkan jalan pelosok di Desa-Desa di suruh swadaya,

“Masyarakat disuruh sumbangan dan gotong royong memperbaiki jalan, sementara jalan ke rumah istri kedua bupati diperbaiki pakai untuk rakyat,”

Dia bilang, masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan sang penguasa dalam kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil dari pembangunan gedung pendidikan, infrastruktur, perbaikan jalan, jembatan, saluran air, air bersih, tebing longsor dan banyak hal lainnya.

Dengan begitu, rakyat benar-benar merasa diperhatikan. Lebih sejahtera dan lebih makmur dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk mencari nafkah anak dan keluarga, ucap mantan aktivis GMNI itu.

Disusul oleh Abu Yazid (Abuya, youtuber/tiktoker) yang juga menjadi orator pada aksi turun jalan di depan kantor Bupati.

Bagaimana kabar tentang anggaran dana Hibah yang digelontorkan ke Diskop UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan sebesar 4 Miliar Rupiah itu? hingga saat ini tetap menjadi perbincangan di kalangan aktivis karena tidak transparansi ke publik terkait dengan dana tersebut.

Abuya terus menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan terkait aliran dana tersebut.

“Kalau tidak ada kejelasan berarti bisa diindikasikan dana itu ditilep atau dihambur-hamburkan tidak jelas dan tidak ada manfaatnya terhadap masyarakat Kota Gerbang Salam nihil, ujar mantan Aktivis PMII itu.

Rahem juga sebagai korlap aksi dengan lantang mempertanyakan terkait dengan Dana Pokir (pokok pikiran) Dewan dan Dana Hibah ratusan miliar rupiah digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dana Pokir, terindikasi diperjual belikan ke oknum anggota dewan dan oknum pengusaha lokal (banyak uangnya) di Kota Gerbang Salam,

Menurutnya, transaksional dana pokir dan dana hibah sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, banyak oknum anggota dewan yang bermain (di jual belikan) kepada oknum-oknum di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan pengusaha, bahkan oknum LSM dan Oknum wartawan.

Dia menegaskan, Dana Pokir Dewan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan di daerah (desa/lurah). Banyak tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebab yang seharusnya dana tersebut digelontorkan kepada daerah pemilihan (Dapil) Anggota Dewan A dan B, di pindah ke oknum yang mempunyai banyak uang, ungkap mantan aktivis GMNI.

Para pendemo tidak mau ditemui oleh Kadis Kominfo, Kasatpol PP, dan Asisten Bupati. Korlap aksi meminta Bupati, Sekda, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan yang menemui dan menjelaskan segalanya.

Wakil ketua DPRD dan Anggotanya menemui pendemo, dan mengatakan semua yang dituduh itu tidak benar, terkait jual beli pokir dan dana Hibah serta di pindah Dapil, Namun tidak sampai tuntas wakil ketua Dewan menjelaskan.

Korlap aksi tidak puas dengan jawab Wakil Ketua Dewan karena jawaban itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan massa aksi bubar dengan penuh kekecewaan dan berkata akan mengadakan aksi lebih besar lagi dilain waktu.

(Rosi/F)