Pemkab Pamekasan Usulkan Tiga Lokasi Sekolah Rakyat, Dukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin

PAMEKASAN – jatimone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mengusulkan tiga lokasi sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat, dalam rangka mendukung program nasional yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Tiga lokasi yang telah disiapkan tersebut berada di Kelurahan Lawangan Daya, Kelurahan Kowel, dan Desa Bajur.

“Ketiga lokasi ini sudah kami siapkan dan saat ini sedang dalam tahap pengusulan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Herman Hidayat Susanto, saat ditemui di Pamekasan, Ahad (tanggal lengkap bila tersedia).

Herman menjelaskan bahwa ketiga lokasi tersebut berdiri di atas tanah kas desa (TKD). Masing-masing seluas 3 hektare di Lawangan Daya, 1,1 hektare di Kowel, dan 20 hektare di Bajur.

“Luas tanah yang kami sediakan secara total telah melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu 5 hektare,” jelasnya.

Sekolah rakyat merupakan program nasional yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Konsepnya berbasis pendidikan berasrama, di mana seluruh peserta didik akan tinggal di asrama yang disiapkan pemerintah. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan hidup siswa ditanggung penuh oleh negara.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat, 21 Maret 2025, Presiden menyatakan bahwa tahun ini pemerintah akan membangun 200 sekolah rakyat dengan kapasitas masing-masing seribu siswa.

“Sekolah rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan, tapi juga strategi negara dalam memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,” kata Presiden dalam pidatonya.

Presiden Prabowo juga menargetkan bahwa 53 sekolah rakyat pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Kementerian Sosial (Kemensos) disebut telah memiliki sejumlah bangunan yang siap direnovasi guna mempercepat pelaksanaan program tersebut. Sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul pada tahap berikutnya.

Untuk memastikan program ini berjalan optimal, Presiden menugaskan sejumlah menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak baru dalam pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Dengan model pendidikan gratis, berasrama, dan terintegrasi, lulusan sekolah ini tidak hanya diharapkan unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menjadi agen perubahan di masyarakatnya.

“Anak-anak dari keluarga miskin harus diberikan peluang yang setara untuk sukses. Melalui sekolah rakyat, kami berharap mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan membawa perubahan bagi keluarga dan lingkungannya,” tambah Herman.

Pemkab Pamekasan berharap usulan lokasi tersebut dapat segera disetujui pemerintah pusat sehingga pelaksanaan program ini dapat segera dimulai di wilayah Madura.