Pemanfaatan Capai 1,3 Juta Kunjungan, DPRD Desak Pemkab Pertahankan UHC Non Cut Off

Pamekasan – jatimone.com – Komisi IV DPRD Pamekasan meminta pemerintah daerah tetap mempertahankan skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off. Dorongan tersebut muncul menyusul tingginya tingkat pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat sepanjang 2025 yang mencapai lebih dari 1,3 juta kunjungan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan hingga Agustus 2025, tercatat 1.370.483 kunjungan masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan. Sementara total biaya layanan kesehatan hingga September 2025 mencapai Rp280,9 miliar.

“Kami menginginkan Pamekasan menggunakan UHC prioritas, artinya non cut off. Soal teknisnya bagaimana, itu urusan eksekutif,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, Rabu (15/10/2025).

Politikus PPP ini menilai angka kunjungan yang sangat tinggi menunjukkan kuatnya ketergantungan masyarakat pada jaminan kesehatan pemerintah. Karena itu, DPRD meminta agar Pemkab tidak menurunkan status UHC menjadi cut off.

“Kondisi kesehatan masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Yang rentan miskin harus tetap sehat, dan yang sudah mapan jangan sampai turun kelas,” ujarnya.

BPJS Kesehatan mencatat layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah kunjungan sehat FKTP sebanyak 705.101 kali, kunjungan sakit FKTP 532.634 kali, rawat jalan tingkat lanjut 109.231 kali, dan rawat inap tingkat lanjut 23.517 kali.

Halili menambahkan, dengan total APBD Pamekasan sekitar Rp2 triliun, kebutuhan pembiayaan UHC sekitar Rp75 miliar atau hanya 3,5 persen dinilai masih rasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifuddin, mengatakan skema UHC cut off kemungkinan besar tetap diterapkan pada 2025 karena keterbatasan anggaran. Namun ia memastikan seluruh peserta PBID tetap aktif.

“Tidak ada yang berharap UHC cut off, karena semuanya terdampak—masyarakat, fasilitas kesehatan, dan layanan,” tegasnya.