Fraksi DPRD Soroti Penurunan Belanja Daerah di Tengah Kenaikan APBD 2025

PAMEKASAN – jatimone.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 digelar pada Kamis (18/9/2025) dan berlangsung penuh kritik terhadap arah kebijakan anggaran daerah.

Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 32 hadir dan 13 tidak menghadiri persidangan. Rapat yang dijadwalkan pukul 12.30 WIB tersebut baru dimulai sekitar pukul 15.28 WIB.

Dalam pembahasan, sejumlah fraksi menyoroti kenaikan APBD 2025 sebesar 3,8 persen dibanding 2024. Kenaikan itu terutama disokong oleh peningkatan transfer pusat hingga 27 persen. Namun, total belanja daerah justru turun 1,4 persen sehingga memicu pertanyaan terkait efektivitas kebijakan fiskal Pemkab.

Fraksi Gelora Perjuangan melalui Nadi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pajak dan retribusi merupakan pemerasan yang dilegalkan. Apakah Pemkab sudah kehilangan kreativitas?” ungkap Nadi.

Ia juga menyoroti minimnya pemanfaatan potensi lokal. Produk air minum dalam kemasan misalnya, masih didominasi merek luar.

“Mengapa air mineral masih produk luar? Kenapa tidak kita optimalkan Adeni untuk Pamekasan?” ujarnya. Nadi menekankan bahwa inovasi dan akuntabilitas anggaran menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Fraksi PBB melalui Ra Maltuf menyoroti penurunan belanja daerah hingga Rp33 miliar, meski defisit berhasil ditekan 77,5 persen.

“Kami berharap tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan Pemkab. Kami mendukung UHC, karena jika dihentikan justru akan memperkeruh pelayanan publik di Pamekasan,” ujarnya.

Fraksi PKB melalui Faridi menilai pertumbuhan ekonomi daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan.

“Target pertumbuhan 5,2 persen hanya tercapai 4,88 persen. Meski anggaran miliaran digelontorkan, dampaknya belum terasa signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Program OPD belum mampu memberikan solusi nyata,” tuturnya.

Adapun fraksi lain seperti PPP, Demokrat, dan NasDem memilih menyampaikan pandangan tanpa membacakannya dalam forum sidang.

Dari seluruh catatan dan kritik yang muncul, pemanfaatan potensi daerah menjadi isu besar dalam paripurna kali ini. Banyak anggota DPRD menilai Pamekasan masih terlalu bergantung pada transfer pusat, sementara potensi lokal seperti pariwisata, air minum kemasan, hingga ekonomi kreatif belum dikelola maksimal.