 |
| Ilustrasi Poligami Jaman Now |
Penulis Moh. Yazid
Gagalnya perjuangan DPRD untuk masyarakat pamekasan kali ini terpaksa harus mengangkat wacana yang bohong. (13/09)
Wacana yang tidak kunjung selesai mulai tahun 2016 hingga sekarang diangkat kembali agar dikonsumsi oleh publik namun terbalik, yaitu memunculkan ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD itu sendiri
DPRD Pamekasan Pertahankan wacana Poligami tidak kunjung selesai lantaran adanya upaya kesengajaan dan dijadikan publik opini yang dibungkus rapi sehingga dari tahun ketahun harus kembali terurai, sementara wacana tersebut tidak pernah direncanakan dengan kata lain hanyalah tipu muslihat untuk menutupi kegagalan kinerjanya sendiri pada periode ini.
Benarkah wacana Poligami?
Benar, tetapi wacana tersebut hanyalah wacana yang dibuat untuk pengalihan issu sehingga kekurangan mereka tidak tertutupi; satu diantaranya mereka tidak mempunyai trobosan perda baru yang efektif dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan, buktinya selama periode ini adakah wacana yang dilakukan oleh DPRD pamekasan untuk meningkatkan Perekonomian? Bagaimana dengan peran DPRD terhadap Pembangunan Infrastruktur? Perda apa yang dihasilkan pada periode ini yang kepentingannya untuk masyarakat secara umum baik dibidang pertanian, peternakan dan atau kelautan?.
Peran dan Fungsi seperti apa yang dilakukan oleh DPRD Pamekasan?
Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam 3 fungsi yaitu:
1. Regulator: Mengatur seluruh kepentingan daerah
2. Policy Making: Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program
3. Budgeting: Perencanaan angaran daerah (APBD)
Dengan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan sehingga diharapkan dapat melahirkan Perda yang aspiratif dan responsif, APBD yang efektif efisien dan mewujudkan nilai transparan dan akuntabilitas.
Namun kenyataannya berbeda dengan peran dan fungsi yang telah di amanatkan oleh Undang-undang bahkan miris jungkir balik dari sisi efektifitas kinerja mereka selama ini yaitu dengan membangun wacana yang bohong dan bahkan tidak mungkin dilakukan karena keluar dari nilai peran dan fungsi sebagai Legislasi yang responsif alias lebih kepada kebutuhan personal tidak lagi berdasarkan aspirasi.
Bagi saya adalah wacana yang dibangun oleh DPRD terkait perda poligami adalah issu yang sengaja dibungkus rapi nan ramai di perbincangkan dikalangan masyarakat.
Diakui pada tahun 2016 awal dimunculkannya wacana tersebut berhasil membangunkan masyarakat setiap hari yang diperbincangkan seputar poligami tetapi tidak pada tahun ini justru semakin jelas bahwa semuanya adalah untuk menutupi kekurangannya “DPRD” sendiri.
