Pemkab Pamekasan Segera Usulkan Jadwal Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- account_circle jatimone
- calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
- visibility 300
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pamekasan – jatimone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan segera mengusulkan jadwal serah terima jabatan (Sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih periode 2025–2030.
Usulan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan KH. Kholilurrahman dan Sukriyanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu malam (19/3/2025).
Dengan pelantikan tersebut, masa jabatan Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, secara resmi telah berakhir. Ia pun akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan. Sementara itu, Ach. Faisol yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Sekda, akan kembali ke posisi semula sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
“Sejak dilantik, KH. Kholilurrahman dan Sukriyanto sudah resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Hari ini sudah dihitung sebagai hari kerja pertama mereka, tinggal menunggu pelaksanaan Sertijab secara formal,” ujar Sekda Pamekasan, Masrukin, saat dikonfirmasi jatimpos.co.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Sertijab tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena mengikuti regulasi baru yang diterapkan pasca-Pilkada Serentak.
“Sesuai aturan terbaru, Sertijab kini harus dihadiri perwakilan dari pemerintah provinsi dan digelar bersamaan dengan penyampaian visi-misi dalam rapat paripurna DPRD. Berbeda dengan sebelumnya yang lebih sederhana, kini Sertijab menjadi bagian dari proses formal yang lebih komprehensif,” terangnya.
Masrukin menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) untuk menyusun jadwal pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami masih mengusulkan tanggal pelaksanaan dan harus menyesuaikan dengan agenda DPRD. Setelah ada kepastian, barulah kami ajukan secara resmi ke provinsi. Sesuai ketentuan, batas waktunya maksimal 14 hari kerja sejak pelantikan. Insyaallah besok kami ajukan ke DPRD. Kami berharap proses ini dapat segera dilakukan agar pemerintahan dan pelaksanaan APBD bisa berjalan dengan optimal,” pungkasnya.
Saat ini belum ada komentar