Pemkab Pamekasan Gelar Forum Konsultasi RPJMD 2025–2029, DPRD Sampaikan Delapan Pokok Pikiran
- account_circle jatimone
- calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
- visibility 411
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pamekasan – Jatimone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pamekasan 2025–2029 pada Senin (28/4/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen rancangan awal RPJMD, yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Sebagai lembaga legislatif yang merepresentasikan suara masyarakat, DPRD Pamekasan turut hadir dan menyampaikan delapan pokok-pokok pikiran dalam forum tersebut. Poin-poin tersebut diharapkan menjadi pertimbangan strategis dalam proses penyusunan dokumen RPJMD agar lebih berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menegaskan pentingnya pelibatan publik secara aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, proses pembangunan yang baik harus dimulai dari perencanaan yang inklusif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Sebagaimana kita pahami bersama, RPJMD adalah dokumen perencanaan yang sangat penting, karena akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan,” ujar Ali Masykur.
Ia menjelaskan bahwa ada delapan poin penting yang disampaikan DPRD dalam forum tersebut. Pertama, penajaman visi dan misi kepala daerah agar lebih operasional dan terukur. Kedua, pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ketiga, pemerataan pembangunan antarwilayah agar tidak terjadi ketimpangan. Keempat, penguatan ekonomi lokal, termasuk pelibatan UMKM dalam roda perekonomian daerah. Kelima, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, poin keenam adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ketujuh, pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan serta keterbukaan informasi. Terakhir, sinkronisasi program antara pusat, provinsi, dan daerah agar tercipta harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan.
“DPRD siap mendukung penyusunan RPJMD yang berkualitas, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tegasnya.
Saat ini belum ada komentar