 |
| Ilustrasi PAD |
Penulis: Moh. Yazid (Ketua Lembaga Penelitian dan Kajian Strategis)
Berbicara PAD tentu sangat erat sekali huungannya dengan Retribusi, begitu juga upaya yang dilakukan apabila merencanakan peningkatan PAD tentunya retribusipun harus dinaikkan.
Mustahil apabila suatu daerah menginginkan PAD yang tinggi akan tetapi retribusi tidak dinaiknan dan begitu juga akan terjadi loncatan PAD apabila betul-betul dilakukan dan direncanakn dengan baik tanpa adanya kebocoran seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana PAD terkesan “BOCOR” sehingga ketika dilakukan upaya-kenaikan retribusi maka tidak menjadi mustahil akan diketahui letak kebocorannya retribusi selama ini.
Melihat perkembangan pembangunan kabupaten pamekasan dari tahun ketahun maka dipastikan ekonomi masyarakat juga berkembang, namun faktanya melihat APBD setiap tahunnya hanyalah sedikit melebihi dari target yang menjadi kesepakatan pemerintah kabupaten pamekasan.
Sebagai gambaran yang rentan adanya kebocoron karena tidak adanya laporan yang transparan baik dari pihak pemungut distribusi hingga laporan hasil pendapatan setiap hari maupun setiap minggunya justru hanya tercatat dalam bulanan dan menjadi laporan tahunan.
Sementara yang rentan adanya kebocoran diantaranya: distribusi Parkir berlangganan, Pasar (parkir, kios, toko dan hewan), rumah makan, café, restoran dan hotel, tidak hanya yang disebut akan tetapi berluang bocor untuk retribusi lainnya sehingga diyakini apabila dilakukan upaya kenaikan tarif retribusi dengan pola baru tanpa adanya kebocoran akan signifikan tinggi yang akan diperoleh terhadap PAD.
Berkaitan dengan tanggapan Isma’il (Ketua Komisi I) kami juga kurang sependapat apalagi di share via medsos sehingga kamipun menduga dan terkesan mencari popularitas saja, kalaupun tidak demikian seharusnya menyelesaikan pendapatnya pada waktu sidang paripurna dan kami mengetahui beliau DPRD yang masih aktif, sehingga layak dirapatkan bersama dan bukan sebaliknya bertindak dengan metode yang dilakukan yakni menanggapi diluar sidang dan diluar kantor justru hanya menjadikan polemik terhadap masyarakat apabila menanggapi via media social apalagi wacana yang dimunculkan oleh bupati sangat baik dan kami selaku Aktivis sangat mendukung karena diyakini rencana menaikkan PAD bertujuan untuk pembangunan pamekasan.
Persoalan jawa timur misalkan yang dijadikan rujukan oleh politisi demokrat, sekedar memberitahu bahwa pemutihan yang dilakukan oleh provinsi tidak hanya tahun ini melainkan tahun sebelumnya juga digratiskan sehingga rujukannya bagi kami tidak ada korelasinya apalagi pendapatnya tidak memberikan kejelasan solusi dengan tidak menyebutkan sumber apa yang perlu di intensifikasi.
Kami mendukung rencana Bupati Pamekasan untuk segera menaikkan retribusi namun tidak hanya itu melainkan diperlukan tindakan untuk menutupi kebocoran retribusi dengan model laporan pendapatan menggunakan system online dan terbuka yang mengedepankan pilar good governance. Yaitu terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entery point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.
