Mundur atau Bertahan: Menimbang Polemik Penyetaraan Ijazah Wapres secara Jernih

Kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin mundur membuat polemik penyetaraan ijazah naik ke level yang lebih serius. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika terkait keputusan di MK maupun MA. Istana menambahkan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut. Pertanyaannya jauh melampaui nasib satu orang pejabat. Apakah persoalan administratif cukup kuat untuk menggeser jabatan yang lahir dari pemilu? Atau, bila putusan pengadilan sudah menyatakan dokumen syarat pencalonan tidak sah, apakah jabatan itu masih bisa dipertahankan atas nama stabilitas?

Untuk menjawabnya, kita perlu mulai dari hulu persoalan. Pencalonan presiden dan wakil presiden melewati verifikasi berjenjang: penyelenggara pemilu memeriksa berkas, sementara dokumen pendidikan berasal dari instansi yang berwenang menerbitkannya. Dokumen yang diajukan Gibran saat mendaftar adalah fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Karena itu, ketika dokumen tersebut dipersoalkan, pertanyaannya bukan hanya mengapa calon memakainya, tetapi juga mengapa lembaga yang menerbitkan dan memeriksanya dulu menilainya memadai. Argumen ini punya batas. Calon tetap berkewajiban memastikan syarat yang ia ajukan terpenuhi, sehingga tanggung jawab tidak bisa dialihkan sepenuhnya ke birokrasi. Namun menjadikan pejabat terpilih satu-satunya pihak yang menanggung akibat kelemahan sistem verifikasi adalah penyederhanaan yang berbahaya. Penerbit dokumen dan verifikator semestinya memberi penjelasan terbuka tentang dasar hukum dan prosedur penilaian mereka, supaya publik tidak hanya melihat satu orang di ujung rantai sementara hulunya tak tersentuh.

Di titik ini, putusan Mahkamah Agung mengubah peta perdebatan. MA telah merilis salinan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan atas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, dan putusan itu dimaknai sebagai pernyataan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tersebut tidak sah. Sebagai putusan kasasi, posisinya sulit lagi disebut dinamika yang masih mengambang, sehingga alasan “belum ada putusan berkekuatan hukum tetap” mudah dipatahkan. Meski begitu, gambarannya tidak sepenuhnya satu arah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan penyetaraan ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Dua lembaga peradilan dengan putusan yang ditafsirkan berbeda arah memperkuat satu kebutuhan: kejelasan hukum yang final, bukan klaim sepihak dari kubu mana pun. Gibran sendiri disebut meminta kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN, jalur yang sah, tetapi patut diuji seberapa jauh jalur itu masih terbuka setelah putusan kasasi dijatuhkan.

Pihak yang menuntut pertanggungjawaban lebih tegas punya dasar yang tidak boleh diremehkan. Presiden dan wakil presiden memang dipilih sebagai satu paket untuk lima tahun, dan alasan mundur idealnya adalah ketidakmampuan menjalankan tugas. Prinsip non-retroaktif sering dipakai untuk menopang pandangan ini, tetapi asas itu melindungi orang dari penghukuman atas perbuatan yang saat dilakukan belum dilarang, bukan membebaskan dari akibat putusan pengadilan yang menyatakan sebuah dokumen tidak sah. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut bahwa setelah putusan MA, DPR bisa melakukan pemakzulan, dan PDIP mendesak Gibran mundur setelah pembatalan suket oleh MA. Logika mereka konsisten: syarat pendidikan adalah syarat konstitusional pencalonan, sehingga yang dipersoalkan adalah kelayakan sejak awal, bukan kinerja setelah menjabat. Mandat elektoral yang kuat tidak otomatis menyembuhkan cacat pada syarat yang menjadi pintu masuknya.

Antara Stabilitas dan Kepastian Hukum

Pergantian wakil presiden di tengah periode tentu berisiko. Prosesnya melibatkan Presiden dan lembaga perwakilan, memakan waktu, dan membuka ruang tawar-menawar politik yang bisa dibaca pasar sebagai sinyal ketidakpastian. Respons partai pun menunjukkan kehati-hatian: Demokrat menunggu kejelasan soal niat Gibran mundur, dan NasDem masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh serta menegaskan bahwa setiap keputusan harus mengikuti prosedur konstitusional. Namun stabilitas yang dibangun di atas keraguan terhadap keabsahan syarat pencalonan akan rapuh. Ketidakpastian yang berlarut sama merusaknya dengan pergantian yang tertib, dan analis komunikasi politik Hendri Satrio sejak lama menilai bahwa polemik ijazah Gibran harus diselesaikan secepat mungkin. Karena itu, posisi yang paling bisa dipertanggungjawabkan bukanlah bertahan apa pun yang terjadi, bukan pula mundur seketika. Presiden tidak perlu terburu-buru memutuskan, tetapi tidak boleh membiarkan status ini menggantung. Wakil presiden perlu menempuh jalur hukum yang tersedia dengan batas waktu yang jelas, dan semua pihak harus tunduk pada hasilnya. Bila terbukti ada cacat yang tidak dapat dipulihkan, tanggung jawab konstitusional harus dijalankan secara tertib, bukan dihindari atas nama stabilitas. Bila keabsahannya terbukti, polemik selesai tanpa mengorbankan mandat jutaan pemilih. Di luar itu, pemerintah perlu membenahi akar masalahnya: aturan teknis yang tidak sinkron, tumpang tindih, atau masih merujuk dasar hukum yang telah dicabut membuka celah bagi polemik serupa di masa depan. Membenahi sistem verifikasi dan menyinkronkan regulasi jauh lebih bermanfaat daripada mencari kambing hitam politik.