Setahun Kepemimpinan Kholilurrahman–Sukriyanto, DPRD Pamekasan Beri Apresiasi

Pamekasan – Jatimone.com – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, KH Kholilurrahman–Sukriyanto, mendapat apresiasi dari DPRD Pamekasan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak secara nasional hingga ke daerah, keduanya dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menilai efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional turut berdampak signifikan terhadap daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah kabupaten (pemkab) untuk lebih adaptif dalam menyikapi keterbatasan fiskal.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah, mulai dari bupati hingga organisasi perangkat daerah (OPD), untuk lebih proaktif dalam mencari sumber pendanaan alternatif guna menopang pembangunan.

“Mampu bertahan di tengah badai efisiensi patut kita apresiasi. Momentumnya kali ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi harus hadir bersama untuk berkolaborasi dan berkontribusi bagi masyarakat Pamekasan,” ujarnya kepada Jatimone.com, Senin (30/3/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pola kerja pemerintahan daerah tidak boleh hanya bersifat normatif dan seremonial. Ia menekankan pentingnya orientasi kerja yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan warga Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam.

Meski berada dalam tekanan efisiensi, Umam menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif di Pamekasan sejauh ini berjalan cukup baik. Pemerintah kabupaten disebut tetap terbuka dan komunikatif dalam membahas berbagai persoalan bersama DPRD.

“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya bupati dan wabup, dapat menjadi leader dalam mencari sumber anggaran baru, sehingga pembangunan Pamekasan bisa lebih dimaksimalkan,” tegasnya.

Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Kholilurrahman–Sukriyanto, Umam juga menekankan pentingnya realisasi visi dan misi kepala daerah agar tidak hanya berhenti pada tataran regulatif, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pemerintah tetap membutuhkan inovasi dan pola yang mampu menggali potensi daerah. Jadi program tersebut tidak hanya menjadi rutinitas belaka bagi OPD,” tutupnya.