Pamekasan – jatimone.com – Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso, menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan segera melakukan penataan birokrasi secara menyeluruh. Desakan ini muncul usai hasil diskusi dan kajian LP3M terkait efektivitas kinerja pemkab. Senin 25 Agustus 2025
Suroso menyatakan, “Bupati dan Wakil Bupati sudah lebih dari enam bulan memimpin—sudah semestinya mereka mengetahui kapasitas, integritas, dan kinerja semua kepala OPD dan pimpinan BUMD. Oleh karena itu, penataan birokrasi secara total sangat diperlukan demi stabilitas pemerintahan.”
Dalam penjelasannya, Suroso menyampaikan tiga alasan utama perlunya penataan birokrasi total:
1. Stagnannya kegiatan OPD dan pelaksanaan program yang sangat terlambat atau bahkan tidak terlaksana. Ia menegaskan bahwa “indikator capaian kegiatan dan realisasi keuangan masih di bawah 40 persen, berdasarkan data aplikasi laporan fisik dan keuangan di Bagian Pembangunan Setkab Pamekasan.”
2. Adanya kontroversi terhadap sejumlah program yang dianggap tidak sesuai dengan amanah RPJMD Kabupaten Pamekasan, hingga menjadi sorotan masyarakat, tokoh, dan mahasiswa.
3. Meningkatnya desakan publik, mulai dari audiensi hingga aksi demonstrasi, yang menuntut Bupati melakukan penataan birokrasi secara total.
Suroso menekankan pentingnya penempatan pejabat birokrasi berdasarkan kapasitas, integritas, dan loyalitas, yang selaras dengan kebutuhan instansi masing-masing. Ia menegaskan:
“Jangan sampai penempatan kepala OPD atau pimpinan BUMD hanya didasari oleh suka atau tidak suka, kedekatan dengan Bupati atau Wakil Bupati, hubungan keluarga, ataupun permintaan tim sukses.”
(Viki/Rosi)
